Aku Bukan Siapa-siapa..

Undang-undang (UU)

UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara
UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah (PP)

PP no. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ---> PP no. 38 tahun 2008 (perubahan pertama) -- > PP no. 27 tahun 2014 (perubahan kedua)
PP no. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah
PP no. 2 tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
PP no. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Keputusan Presiden (Keppres)

Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara ----> pasal 9 mengatur Barang Milik Negara
Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ----> Keppres No.61 tahun 2004 ---> Perpres No. 32 Tahun 2005 ---> Perpres No. 70 tahun 2005 ---> Perpres No. 8 Tahun 2006 ---> Perpres No. 79 tahun 2006 ---> Perpres No.85 tahun 2006 ---> Perpres No. 95 tahun 2007 ---> Perpres No. 54 tahun 2010 ---> Perpres No. 35 tahun 2011 ---> Perpres No.70 tahun 2012

Peraturan Presiden (Perpres)

Perpres No. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara ---> Perpres No. 67 tahun 2010 ---> Perpres No. 92 tahun 2011 ---> Perpres No. 38 tahun 2013 ---> Perpres No. 56 tahun 2013 ---> Perpres No. 14 tahun 2014
Perpres No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Negara ---> Perpres No. 76 tahun 2011 ---> Perpres No. 77 tahun 2011 ---> Perpres No. 91 tahun 2011 ---> Perpres No. 55 tahun 2013 ---> Perpres no. 13 tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

PMK no. 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
PMK no. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat ---> PMK no. 90/PMK.06/2014
PMK no.78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
PMK no. 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
PMK no. 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Lain-lain
PMK no. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
PMK no. 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
PMK no. 271/PMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara pada Kementrian Negara / Lembaga
PMK no. 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementrian / Lembaga
PMK no. 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan
PMK no.226/PMK.06/2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
PMK no.97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara---> PMK no. 29 tahun 2010
PMK no. 102 tahun 2009 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
PMK no.13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara ---> PMK no.53/PMK.04/2008
PMK No.02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara
PMK no.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
PMK no. 96/OMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

KMK no. 55/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
KMK no. 323/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara pada Departemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya
KMK no. 235/KMK.05/1996 tentang Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Perdirjen KN no.07 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Keputusan Menteri Dalam Negeri

KMK no. 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan
KMK no. 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ---> Permendagri no. 17 tahun 2007
KMK no. 12 tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah

Permendagri